Media
punya andil besar dalam mengedukasi masyarakat. Peran yang sangat
strategis itu menempatkan media sebagai salah satu fitur demokrasi
setelah kekuasaan ekskutif, legislatif dan yudikatif. Ia semacam
jembatan perantara antara penguasa dan rakyat. Keberaadaanya tidak hanya
sebatas sarana komunikasi antara rakyat dan penguasa, tetapi lebih jauh
dari itu sebagai sarana check and
balances bagi pemerintahan. Media masa juga sebagai institusi penting
dalam pranata demokrasi, sebagai media untuk mempublikasikan kebijakan
pemerintah. Hal ini menuntut independensi media massa serta mampu
menyajikan informasi secara objektif dan transparan.
Sebaliknya, media juga memiliki peran sentral dalam mengaburkan kebenaran di tengah masyarakat. Media yang terkooptasi kepentingan penguasa akan cendrung menyajikan informasi yang tidak transparan dan objektif. Biasanya daya kritis media yang sudah terkooptasi kepentingan akan lumpuh, karena keberadaanya dikendalikan dan akan menjadi corong titah penguasa. Penguasa yang mampu mengendalikan media berpotensi otoriter dan represif. Karena tidak ada media yang mengkritisi kebijakanya yang tidak pro rakyat.
Polariasi politik pasca pilpres yang melahirkan kekuatan politik konservatif yang di wakili KMP dan kekuatan politik liberal yang di wakili KIH. Polariasi ini juga di ikuti oleh Media dalam setiap penyajian informasi. Media sudah kehilangan jati diri dan profesionalitasnya. Ia cendrung mengikuti arah angin perpolitikan nasional. Indikator-indikator tersebut menjelaskan kepada kita bahwa media sudah terkooptasi kepentingan politik. Dan media sudah terlampau jauh dan terlibat aktif dalam praktek politik praktis. Parahnya, polariasi tersebut sampai kepada cara berpikir masyarakat dalam menyikapi setiap kebijakan penguasa.
Sebaliknya, media juga memiliki peran sentral dalam mengaburkan kebenaran di tengah masyarakat. Media yang terkooptasi kepentingan penguasa akan cendrung menyajikan informasi yang tidak transparan dan objektif. Biasanya daya kritis media yang sudah terkooptasi kepentingan akan lumpuh, karena keberadaanya dikendalikan dan akan menjadi corong titah penguasa. Penguasa yang mampu mengendalikan media berpotensi otoriter dan represif. Karena tidak ada media yang mengkritisi kebijakanya yang tidak pro rakyat.
Polariasi politik pasca pilpres yang melahirkan kekuatan politik konservatif yang di wakili KMP dan kekuatan politik liberal yang di wakili KIH. Polariasi ini juga di ikuti oleh Media dalam setiap penyajian informasi. Media sudah kehilangan jati diri dan profesionalitasnya. Ia cendrung mengikuti arah angin perpolitikan nasional. Indikator-indikator tersebut menjelaskan kepada kita bahwa media sudah terkooptasi kepentingan politik. Dan media sudah terlampau jauh dan terlibat aktif dalam praktek politik praktis. Parahnya, polariasi tersebut sampai kepada cara berpikir masyarakat dalam menyikapi setiap kebijakan penguasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar